Sejarah Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, provinsi Jambi dan provinsi Bengkulu di sebelah selatan, provinsi Riau di sebelah timur, dan provinsi Sumatera Utara di sebelah utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat merupakan salah satu dari sebelas provinsi di Indonesia yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan.^[4]
Provinsi dengan luas 42.297,30 km² ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 4.800.000 jiwa^[2], serta memiliki 391 pulau yang 191 diantaranya belum bernama. Pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai) adalah nagari—sebelum dihapuskan lalu diganti dengan sistem pemerintahan desa pada tahun 1979, dan sejak diberlakukan kembali pada tahun 2001.
Sumatera Barat yang sekarang ini merupakan bagian dari wilayah adat dan kebudayaan Minangkabau, oleh karena itulah provinsi ini identik dengan kampung halaman orang Minangkabau^[5] yang seringkali disamakan dengan orang Padang. Selain Minangkabau, Sumatera Barat juga didiami oleh suku Mentawai di kabupaten Kepulauan Mentawai, suku Nias (suku Nieh) di Padang, dan suku-suku lain yang pada umumnya bermukim di daerah-daerah transmigrasi.
Pada 30 September 2009, gempa bumi dengan kekuatan 7,6 Skala Richter mengguncang beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang mengakibatkan lebih dari 6000 nyawa melayang, kemudian pada 26 Oktober 2010 disusul oleh gempa bumi dan tsunami di kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kawasan Sumatera Barat pada masa lalu merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Setelah perjanjian yang dibuat oleh pemuka Adat serta kerabat Yang Dipertuan Pagaruyung, dan berakhirnya Perang Padri, kawasan ini menjadi dalam pengawasan Belanda.^[6]
Selanjutnya dalam perkembangan adminisitrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, daerah ini tergabung dalam Gouvernement Sumatra's Westkust yang juga mencakup daerah Tapanuli, kemudian tahun 1905 wilayah Tapanuli menjadi Residentie Tapanuli selain Residentie Padangsche Benedenlanden dan Residentie Padangsche Bovenlanden. Kemudian di tahun 1914, Gouvernement Sumatra's Westkust, diturunkan statusnya menjadi Residentie Sumatra's Westkust dan di tahun 1935 wilayah Kerinci digabungkan ke dalam Residentie Sumatra's Westkust.^[7]
Pada masa pendudukan tentara Jepang Residentie Sumatra's Westkust berubah nama menjadi Sumatora Nishi Kaigan Shu serta daerah Bangkinang dikeluarkan masuk ke dalam wilayah Riau Shu.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Provinsi Sumatera kemudian dipecah menjadi tiga, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat merupakan bagian dari keresidenan di dalam provinsi Sumatera Tengah beserta Riau dan Jambi.
Berdasarkan Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957, Sumatera Tengah kemudian dipecah lagi menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, residensi Sumatera Barat, digabungkan ke dalam provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Pada awalnya ibu kota provinsi baru ini adalah Bukittinggi, namun kemudian dipindahkan ke Padang.